PARTAI PSI PADANG PARIAMAN MENYERAHKAN PERBAIKAN

Setelah dinyatakan belum memenuhi syarat keanggotaan saat verifikasi pertama, hari ini (Sabtu, 20/01/2018) partai PSI kembali menyerahkan perbaikan syarat keanggotaan partainya ke KPU Padang Pariaman yang langsung diantar oleh ketuanya, Nasirman dan didampingi oleh Zul Ikhsan (Sekretaris PSI) yang datang sekitar pukul 14.00 WIB dan diterima oleh Petugas KPU didampingi oleh Panwaslu Padang Pariaman.

Dalam verifkasi pertama (15 Des 2017 s/d 4 Jan 2018), dari 481 anggota partai PSI hanya 251 orang yang dinyatakan memenuhi syarat sehingga partai ini harus kembali memperbaiki syarat keanggotaannya paling sedikit 211 orang lagi (syarat minimal anggota partai di Padang Pariaman adalah 462). Dalam masa perbaikan ini PSI menyerahkan 394 orang sebagai perbaikan yang nantinya akan diverifikasi faktual kembali ke lapangan.

“KPU akan memeriksa kebenaran dan kelengkapan 394 data anggota PSI yang diserahkan tersebut dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual kelapangan dalam rentang 21 Januari s/d 3 Februari 2018 ini, “ jelas Zulnaidi, Koordiv. Hukum KPU Padang Pariaman.

Komisioner yang akrab dipanggil Edy ini menambahkan bahwa apabila setelah verifikasi kedua nanti, 211 sebelas saja dari 394 data perbaikan anggota PSI itu memenuhi syarat maka PSI sudah masuk kategori memenuhi syarat keanggotaan partai untuk peserta pemilu 2019 di Padang Pariaman. Meskipun pada akhirnya bisa atau tidaknya PSI jadi peserta pemilu 2019 ditentukan oleh KPU RI setelah menerima laporan dari KPU seluruh Indonesia.

Sampai saat ini dari 6 (enam) Parpol baru yang mendaftar ke KPU Padang Pariaman, baru 1 (satu) yang sudah memenuhi syarat yaitu partai PERINDO; 3 (tiga) partai terhenti saat penelitian administrasi karena tidak memenuhi syarat dan; partai GARUDA dalam masa perbaikan dan PSI yang akan lanjut verifikasi faktual kedua (perbaikan) nantinya.

Terkait verifikasi faktual, KPU saat ini dihadapkan dengan tugas besar untuk memverifikasi 12 Parpol lama (peserta pemilu 2014) sebagai tindaklanjut Putusan MK (mahkamah konstitusi) yang mengabulkan judicial review pasal 173 ayat 3 UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“KPU tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah perundang-undangan yang dalam hal ini terkait dengan Putusan MK, meskipun kita dihadapkan dengan tantangan keterbatasan waktu dan anggaran verifikasi yang hampir habis,” pungkas Edy menjawab pesimisme banyak pihak melihat kenyataan tahapan yang tidak bisa ditunda sedangkan putusan MK baru keluar.