DAPIL DPRD PADANG PARIAMAN TETAP 4

DAPIL DPRD PADANG PARIAMAN TETAP 4

Komisi Pemilihan Umum Padang Pariaman untuk kedua kalinya melaksanakan Rakor (Rapat Koordinasi) Penataan Dapil (Daerah Pemilihan) untuk Pemilu Legislatif tahun 2019 yang akan dihelat tanggal 9 April 2019. Berbeda dengan Rakor pertama (20-11-2017), Rakor kali ini menghadirkan Narasumber dari KPU Sumbar yang langsung dihadiri oleh Ketua KPU Amnasmen, dan Narasumber dari Bawaslu Sumbar, Vifner.

Agenda pamungkas akhir tahun 2017 ini (30-12-2017) mengundang Bupati, Kadisdukcapil, Pimpinan Parpol, PWI, Camat, Perwakilan Walinagari, Ormas dan OKP Padang Pariaman. Kegiatan yang diisi dengan pemaparan tentang prinsip-prinsip dalam penataan dan penetapan dapil disertai simulasi alternatif penataan Dapil ini berlangsung selama sehari dan dilaksanakan disebuah Hotel/Restoran di Kota Pariaman.

Bupati Padang Pariaman yang diwakili oleh Asisten Sekretariat Daerah, Idarussalam dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemilu sebagai agenda lima tahunan harus dijaga dan tidak boleh cacat. Rakor menjadi menjadi pilihan penting untuk membahas persoalan persoalan pemilu dabandingkan hanya melalui diskusi perorangan. Terhadap hal-hal yang ada kaitan dengan pemerintah daerah, kita siap bekerjasama dalam bentuk apapun.” tegas Idarussalam.

Amnasmen dalam pemaparannya mengatakan bahwa Dapil ada kaitannya dengan dengan jumlah penduduk, geografis daerah dan pemerintahan. Beliau menegaskan bahwa selain persoalan Dapil, alokasi alokasi kursi untuk DPRD Padang Pariaman juga menjadi ukuran untuk menata. Dapil.

“Mengacu Pada data penduduk Padang Pariaman yang disampaikan Kemendagri, maka dengan 462.125 jiwa penduduk Padang Pariaman saat ini maka, alokasi kursi DPRD-nya 40 kursi-masih sama dengan Pileg 2014 (rentang penduduk 400-500ribu jiwa, alokasi kursinya 40).” jelasnya.

Vifner (Anggota Bawaslu Sumbar yang beberapa bulan sebelumnya adalah Ketua KPU Padang Pariaman) dalam pemaparan materinya menjelaskan bahwa selain Dapil, penataan pemilih kedepan harus dilaksanakan dengan cermat karena pengalamannya dalam pemilu sebelum ini ia masih menemukan nama “Vifner” ganda dibeberapa tempat.

Dipengujung paparannya, ia menjelaskan ruanglingkup pelanggaran pemilu yang meliputi pidana pemilu, pelanggaran administratif dan kode etik. Sedangkan sengketa proses dan sengketa hasil pemilu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Rakor ini ditutup dengan kesepakatan bersama bahwa untuk Pileg 2019 (DPRD Kabupaten), Dapil di Kabupaten Padang Pariaman tetap sama dengan Pileg 2014 yakni 4 Dapil. (ed)