Berita Terkini

Selasa, 30 November 2021 00:00
373

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode November 2021

Parit Malintang, kab-padangpariaman.kpu.go.id - Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Plt. Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih berkelanjutan dengan hasil…., sebagai berikut :  1. Siaran Pers 2. Berita Acara dan lampirannya    

Selengkapnya
Senin, 18 Oktober 2021 00:00
386

Jelang Pemilu Tahun 2024, KPU Padang Pariaman Lakukan MoU Dengan Dinas Pendidikan Sumbar Sekaligus Launching Duta Demokrasi

PARIT MALINTANG---Guna mensukseskan pendidikan pemilih serta Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 KPU Padang Pariaman melakanakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Dinas Pendidikan Provinsi dalam hal ini diwakili Oleh Kacabdin II dan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Padang Pariaman yang dilaksanakan di aula Kantor Bupati Padang Pariaman pada Senin (18/10/2021). Disamping itu juga dilaksanakan Kegiatan Launching sekaligus penyematan pin dan pemakaian selempang Duta Demokrasi  perwakilan SMA/SMK/MA dan Pondok Pesantren se-Kabupaten Padang Pariaman Oleh Kpu Padang Pariaman.  "Dengan adanya MoU Pendidikan Pemilih serta telah dibentuknya duta demokrasi ini  diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih," kata Ketua KPU Padang Pariaman Zunaidi. Zulnaidi menjelaskan kesadaran tentang pentingnya penggunaan suara dalam pemilu dilakukan secara intensif dan luas sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat. Dengan meningkatkan kualitas dan  partisipasi pemilih akan dapat menghasilkan pemenang pemilu dan pemilihan yang berkualitas. Kehadiran Duta Demokrasi diharapkan dapat menumbuhkan  nilai dan kesadaran akan peran, hak, kewajiban, dan tanggung jawab pemilih dalam sistem demokrasi. Hal ini tentunya akan memperkokoh advokasi terhadap oemilih pemula serta memahami sistem demokrasi dan sistem politik. Kedepanya pemilih pemula menggunakan kalkulasi yang rasional dan ilmiah dengan berlandaskan pada pengetahuan (knowledge), kesadaran (awareness) dan rasa tanggung jawab (responsibility) untuk membangun bangsa dan negara. Kemudian diharapkan akan bisa menangkal isu-isu hoak yang berkembang yang begitu deras khususnya dijejaring media sosial. "Duta Demokrasi ini diharapkkan kedepanya bisa sebagai agen perubahan dikalangan milenial dan sebagai perpanjangan tangan KPU Padang Padang Pariaman dalam melakukan pendidikan pemilih guna menghadapi pemilihan serentak tahun 2024 dan sosialisasi dikalangan sekolah dan lingkungan sekitarnya," tambah Zulnaidi. Sementara itu Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengatakan,  pendidikan pemilih merupakan elemen penting dalam demokrasi. Pemilih yang rasional menjadi ukuran kualitas demokrasi .  "Dengan adanya Duta Demokrasi ini bisa membangun kesadaran politik, mengedukasi dan memberikan filter informasi kepemiliuan dan menghindari pratek masyarakat dalam politik uang Pada pemilu dan Pemilihan ditahun 2024 yang dilaksanakan secara serentak nantinya," kata mantan Ketua KPU Padang Pariaman Suhatri Bur. Kegiatan ini Juga dihadiri oleh Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Ketua Bawaslu Padang Pariaman Anton Ishaq  serta Pimpinan Partai Politik.  KPU Padang Pariaman juga menyampaikan informasi terkait dengan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), serta Koordinasi dengan Partai Politik dan pihak terkait menuju Pemilu dan pemilihan serentak. ( Yahya/Wis)

Selengkapnya
Kamis, 16 September 2021 00:00
396

Persiapan Pemilu 2024 : KPU Sumbar Bahas Rancangan Peraturan KPU

sumbar.kpu.go.id - Guna mendapatkan saran dan masukan terhadap perbaikan regulasi pada Pemilu 2024 mendatang, KPU Sumatera Barat melakukan rapat kerja yang kedua bersama 9 KPU Kabupaten/Kota terkait pembahasan rancangan Peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, Kamis (16/9/2021). Isu strategis yang menjadi pembahasan antara lain adalah pertama adanya tahapan persiapan pendaftaran untuk memberikan ruang kepada Partai Politik melakukan pengisian data dan dokumen ke dalam aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Sehingga Partai Politik pada saat pendaftaran hanya menyampaikan dokumen rekapitulasi dari keseluruhan dokumen persyaratan dan dilakukan secara sentralistik di KPU RI. Kedua, tidak terdapat kegiatan klarifikasi atas dugaan keanggotaan ganda dan keanggotan yang tidak memenuhi syarat di tahapan verifikasi administrasi. Ketiga, tahapan verifikasi faktual dokumen persyaratan dilakukan terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold) paling sedikit 4 persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir, baik yang memiliki dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kemudian Partai Politik baru yang ditetapkan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Selain itu, pengaturan terkait penunjukan petugas penghubung dan operator Partai Politik dalam penggunaan SIPOL. Isu strategis baru dalam rancangan peraturan KPU tersebut diatas merupakan kebijakan KPU dalam menerapkan prinsip mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel dalam pelayanan dan fasilitasi pendaftaran calon peserta Pemilu 2024 mendatang.

Selengkapnya
Kamis, 01 Juli 2021 00:00
424

KPU Padang Pariaman tekan MoU dengan Dinsos P3A Untuk Pendidikan Pemilih

Parit Malintang, kab-padangpariaman.kpu.go.id| Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang Pariaman tekan  MoU dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Kamis (1/07/2021). Ketua KPU Padang Pariaman Zulnaidi menyebutkan, kegiatan ini bertujuan untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih, untuk memastikan demokrasi benar-benar berjalan sesuai dengan konstitusi. Sehingga ada pemahaman oleh masyarakat terhadap pentingnya pemilu diselenggarakan.  Selain itu, kita berharap agar masyarakat bisa mengetahui informasi terkait dengan kepemiluan serta pemilihan serentak yang akan dilaksanakan secara serentak pula ditahun 2024 nantinya. "Pendidikan pemilih Bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi, dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat sehingga  tidak mudah terpengaruh  Politik uang. Karena, money politik sangat menganggu dan bisa  menciderai nilai-nilai demokrasi" ujar Zulnaidi, Ketua KPU Padang Pariaman. Sekretaris Dinsosp3a Padang Pariaman, Mardi, menyambut baik rencana  KPU Padang Pariaman bekerja sama dalam melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi tersebut sebab Dalam kegiatan Program keluarga harapan (PKH ) ada kegiatan pertemuan rutin yg dilaksanakan oleh pendamping. Dimana setiap bulan ada pertemuan bulanan dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)  yang lebih sering dikenal dengan family development session (FDS). Kegiatan ini  merupakan sebuah  pendekatan perubahan perilaku yang terstruktur, sehingga program ini  disandingkan dengan pendidikan pemilih dan sosialisasasi terkait dengan kepemiluan. Mardi juga menyampaikan jumlah Keluarga penerima manfaat  PKH dipadang pariaman sebanyak 16 ribu keluarga, sehingga sosialisasi dan pendidikan pemilih bisa mencapai sasaran hingga masyarakat kita menengah kebawah. Sementara itu, Erik eksrada divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM  KPU Padang Pariaman  menyebutkan Pendidikan pemilih dan sosialisasi ini ditargetkan daerah-daerah yang partisipasi rendah. MoU KPU dengan Dinsosp3a Padang Pariaman agar Pendidikan pemilih serta partisipasi masyarakat bisa meningkat pada pemilu serentak yang akan dilaksakan 2024 nanti, sehingga pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu tersebut bisa dipahami sepenuhnya

Selengkapnya
Kamis, 03 Juni 2021 00:00
493

Kehumasan di KPU Padangpariaman Diperkuat

Padangpariaman | Datiak.com − Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padangpariaman bersinergi dengan Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Padangpariaman. Tujuannya untuk memperkuat kehumasan di KPU Padangpariaman tersebut. Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi kehumasan saat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Kamis (3/6). Ketua KPU Padangpariaman Zulnaidi menilai, pelaksanaan pemilihan umum adalah tanggung jawab seluruh pihak. Di antaranya pemerintah daerah, partai politik hingga aparat penegak hukum. Sehingga, pendidikan politik tidak saja muncul di momen pemilihan umum atau pilkada. “Peran humas juga penting karena menjadi corong informasi aktual dari lembaga terkait. Misalnya dari pemerintah daerah,” hemat Zulnaidi. Untuk itu, imbuhnya, untuk menciptakan kinerja kehumasan di KPU Padangpariaman yang lebih baik ke depannya, perlu dilakukan evaluasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Salah satunya Bagian Humas dan Protokol Setdakab Padangpariaman. “Harapan kita tentunya ke depan sosialisasi bisa semakin maksimal. Sebab kita tahu kemitraan Humas dan Protokol Padangpariaman juga luas untuk penyaluran informasi,” tukasnya. Menyikapi itu, Kabag Humas dan Protokol Setdakab Padangpariaman, Anton Wira Tanjung, memastikan bahwa pihaknya akan selalu mendukung penuh setiap agenda daerah dan nasional. Salah satunya melalui penyaluran informasi kepada publik. “Banyak media penyaluran informasi yang bisa kita gunakan. Mulai dari billboard serta melalui media mitra kita. Baik berupa media cetak, online ataupun televisi,” ungkap Anton. Untuk itu, Anton sangat mengapresiasi KPU Padangpariaman yang telah mengajak pihaknya untuk ikut serta dalam evaluasi kehumasan di KPU Padangpariaman tersebut. Sehingga, pihaknya dapat mengetahui apa saja yang harus atau butuh dimaksimalkan pada momen pemilu ataupun pilkada ke depannya. “Semoga dengan koordinasi ini kita bisa lebih memaksimalkan penyaluran informasi, sehingga pesta demokrasi dikemudian harinya lebih semarak lagi sosialisasinya di masyarakat,” tukas Anton. Sehingga, dalam kesempatan tersebut KPU dan Bagian Humas dan Protokol Setdakab Padangpariaman, membentuk komitmen untuk saling membantu dalam pelaksanaan publikasi ke depannya. Terkhusus di momen pemilu ataupun pilkada.  

Selengkapnya
Jumat, 30 April 2021 00:00
380

KPU Padang Pariaman Audiensi Dengan Bupati Suhatri Bur Pasca Pilkada 2020

PARIT MALINTANG- Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur,S.E.,M.M. menerima audiensi dari KPU Padang Pariaman tentang penyampaian laporan tahapan pemilihan tahun 2020 pada Jumat (30/04/2021) di ruang Bupati Padang Pariaman. Dalam audiensi tersebut Bupati Padang Pariaman mengatakan secara pemerintahan telah melaksanakan tahap-tahapan proses pemilihan kepala daerah sesuai dengan prosedur.  “Atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman  kami mengucapkan terimkasih kepada Ketua KPU beserta jajaran yang telah memfaslitasi dan menyelenggarakan pelaksanaan pilkada pada tahun 2020 secara baik, aman dan damai," kata Bupati Suhatri Bur. Menurut Bupati, dalam pemilu pro dan kontra hal biasa terjadi namun jangan sampai menjadi berkelanjuntan dan pelaksanaan pilkada ini dengan keberhasilan tidak menimbulkan kerugian baik dari masyarakat maupun daerah. " Kami juga meminta maaf Jika ada bahasa dan kesalahan baik itu disengaja maupun tidak disengaja selama proses pilkada berlangsung. Mari bangun padang pariaman secara bersama untuk mewujudkan Padang Pariaman Berjaya,” ujarnya.   Senada dengan itu Ketua KPU Zulnaidi,SH mengatakan audiensi ini dilakukan tekait pelaporan penyelenggaraan pilkada, penyerahan laporan realisasi anggaran  penyelenggaraan pilkada, dan penyerahan RAB pilkada. “Dapat dilaporkan bahwa pilkada di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 berjalan dengan lancar dan aman tidaka ada masalah hukum dan konflik sosial. Dan saat ini bupati terpilih telah dilantik juga telah melaksanakan tugas," ujar Zulnaidi. Disebutkannya,  memang pada awalnya anggaran kurang namun hal itu bisa dimaksimalkan sehingga serapan dana yang digunakan mencapai 99,9 persen dan dana teresebut telah dipakai tersisa sebanyak 16 juta dan juga telah diserahkan kembali ke kas daerah.

Selengkapnya